Suasana monitoring dan evaluasi semester pertama program perencanaan partisipatif kerjasama Yayasan WaKIL - ACCESS yang dilaksanakan di Kantor Bappeda Kabupaten Gowa, beberapa waktu lalu
Program Perencanaan Partisipatif dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM) dan Sistem Bank Data Desa yang bekerjasama antara Yayasan WaKIL – ACCESS Phase II telah memasuki enam hingga tujuh bulan, maka untuk meneropong ulang, maka diadakan monitoring dan evaluasi enam bulan atau Monev semester pertama.
Dalam kegiatan ini melipatkan kepala desa pada lokasi program, atau pemerintah desa, warga penerima dampak, SKPD seperti BPM-PD, Bappeda dan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, sertakader-kader pemberdayaan masyarakat, fasilitator pendukung, manajemen Yayasan WaKIL.
Direktur Eksekutif Yayasan WaKIL, Kaharuddin Muji dalam sambutannya mengatakan, banyak hal yang menarik dapat shearingkan bersama selama beberapa bulan yang lalu, seperti apa pengalaman - pengalaman di desa, teman-teman, dan pihak-pihak lain.
“Kami akan meminta para Kades yang berbicara, sebelum dan sesudah ada program ini, termasuk para teman – teman fasilitator, jadi terima kasih Pemda Gowa, utamanya Bappeda dan BPM-PD, tentu tidak akan berjalan dengan baik, tanpa dukungan yang maksimal dari pemerintah setempat,” katanya.
Menurutnya, karena LSM adalah bagaimana membangun kekuatan bersama dengan Pemda, maka dipertemuan ini akan shering kembali apa yang menjadi tantangan, seperti apa yang terbaik untuk ke depannya. Jadi khususnya dengan Pemerintah Daerah sudah berprogram selama 5 tahun, melalui advokasi ADD, dan respon yang luar biasa.
“Kalau mau dihitung, desa telah berkontribusi sekitar 40 juta perdesa, setiap pertemuan sangat banyak yang dikeluarkan oleh kepala desa untuk mengumpulkan warganya, dan kami hanya mampu membiayai hanya 40 hari saja, Dan dapat menghasilkan dokumen seperti contohnya data sensus serta draff RPJM Desa,” lanjutnya.
Kemudian, Koordinator Propinsi Australian Civil Society and Community Strangthening (ACCESS) Sulawesi Selatan, Sartono mengatakan, jadi kalau mau dipakai dokumen dalam perencanaan ini tentu masih mentah, tetapi seharusnya sudah dapat dijabarkan dalam rencana kegiatan-kegiatan yang lebih detail untuk pembangunan desa, jadi ini menjadi rujukan.
“Sebuah contoh, Kabupaten Bantaeng, setiap laporan kades membuat laporan kepada masyarakat, itu adalah transparansi, jadi memang sebelumnya dia membuat dokumen, lalu Perdes, dan rencana anggaran. Jadi untuk satu tahun dia melaporkan, sumber-sumber pendapatan, sumber pendanaan, dan lainnya,” kata Sartono.
Menurutnya, jadi ini betul-betul menjadi rujukan kepada SKPD, dan legisliatif menjadi bahasan bersama, jadi bukan sesuatu yang berjalan sendiri-sendiri.
“Jadi saya kira kita sadar, dan kita akan dapat mendiskusikan...bagaimana kader dilatih untuk menfasilitasi dan membaut, sheingga dapat mengawal pembangunan, sehingga pembangunan dapat sesuai dengan RKPDes, jika tidak sesuai, maka tentu ada hal-hal yang perlu dikaji bersama,” lanjutnya.
Ia menambahkan, termasuk tahun-tahun apa yang akan dilakukan, dan begitu setuernysa, sehingga nantinya ketika sudah bicara soal program, maka tentu sudah connet dengan desaign yang dilakukan bersama warga. (sultan darampa)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar